Kalkulator PPh Pasal 22

Reembun. (2026, 1 Agustus). Kalkulator PPh Pasal 22. https://reembun.com/id/kalkulator-pph-22

Dipungut, bukan dipotong

PPh 22 berbeda arah dari PPh 23. PPh 23 dipotong dari uang yang seharusnya Anda terima, sedangkan PPh 22 dipungut, biasanya dibayar bersamaan dengan bea masuk saat impor atau ditahan oleh bendahara saat membelanjakan anggaran. Perbedaan arah ini menentukan siapa yang harus menyiapkan uangnya.

Nilai impor, bukan harga faktur

Kesalahan paling mahal di halaman ini adalah menerapkan tarif ke nilai faktur. PMK 34/2017 Pasal 2 ayat (2) menetapkan dasar pengenaannya adalah nilai impor, yaitu:

Nilai impor = CIF + bea masuk + pungutan pabean lainnya
PPh 22      = nilai impor × tarif

Bea masuk berada di dalam dasar pengenaan. Untuk barang senilai CIF Rp 100.000.000 dengan bea masuk 10%:

Komponen	Nilai
CIF	Rp 100.000.000
Bea masuk 10%	Rp 10.000.000
Nilai impor	Rp 110.000.000
PPh 22 dengan API, 2,5%	Rp 2.750.000
PPh 22 tanpa API, 7,5%	Rp 8.250.000

Menghitung 2,5% langsung dari Rp 100.000.000 menghasilkan Rp 2.500.000, kurang Rp 250.000 dari yang seharusnya.

Tarif impor menurut PMK 34/2017

Barang	Tarif	Syarat API
Barang tertentu, Lampiran I, dan barang kiriman	10%	Dengan maupun tanpa API
Barang tertentu lainnya, Lampiran II	7,5%	Dengan maupun tanpa API
Kedelai, gandum, dan tepung terigu, Lampiran III	0,5%	Wajib memakai API
Barang lainnya	2,5%	Dengan API
Barang lainnya	7,5%	Tanpa API
Barang tidak dikuasai, dari lelang	7,5%	Dari harga jual lelang

Angka Pengenal Impor menaikkan beban tiga kali lipat jika tidak dimiliki, dari 2,5% menjadi 7,5%.

Selain impor

Objek	Tarif	Ambang bebas
Ekspor batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam	1,5% dari nilai FOB	Tidak ada
Belanja barang oleh bendahara pemerintah	1,5%	Rp 2.000.000
Belanja barang oleh BUMN dan badan usaha tertentu	1,5%	Rp 10.000.000
Penjualan semen ke distributor	0,25%	Tidak ada
Penjualan kertas ke distributor	0,1%	Tidak ada
Penjualan baja ke distributor	0,3%	Tidak ada
Penjualan kendaraan bermotor ke distributor	0,45%	Tidak ada
Penjualan obat ke distributor	0,3%	Tidak ada
Pembelian hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan	0,25%	Rp 20.000.000 per masa pajak
Pembelian batubara dan mineral dari pemegang izin usaha pertambangan	1,5%	Tidak ada

Ambang bebas hanya berlaku jika pembayaran itu bukan pemecahan dari transaksi yang nilai sebenarnya lebih besar. Memecah tagihan Rp 6.000.000 menjadi tiga kuitansi Rp 2.000.000 tidak membebaskan apa pun.

Pembulatan ke bawah dalam ribuan penuh

Pasal 2 ayat (5) mewajibkan hasil pemungutan dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. Aturan ini khas PPh 22.

Belanja bendahara senilai Rp 2.345.678 di luar PPN:

1,5% × Rp 2.345.678 = Rp 35.185
Dibulatkan ke bawah  = Rp 35.000

Sisa Rp 185 tidak dipungut. Pada satu transaksi angkanya tidak berarti, tetapi pada rekonsiliasi bulanan dengan ratusan bukti pungut, hasil yang tidak dibulatkan akan selalu meleset dari yang dilaporkan.

Tanpa NPWP, dan batasnya

Tarif menjadi 100% lebih tinggi bagi wajib pajak yang tidak dapat menunjukkan NPWP. Namun Pasal 2 ayat (6) membatasi kenaikan itu hanya untuk pemungutan yang bersifat tidak final. Penjualan bahan bakar kepada penyalur, yang bersifat final, tidak ikut naik.

Final dan tidak final di satu jenis pajak

PPh 22 memuat keduanya sekaligus, dan pembedanya bukan tarif melainkan siapa pembelinya.

Transaksi	Tarif	Sifat
BBM ke SPBU yang membeli dari Pertamina	0,25%	Final
BBM ke SPBU yang membeli selain dari Pertamina	0,3%	Final
BBM ke pembeli selain penyalur atau agen	0,3%	Tidak final
Pelumas, kepada siapa pun	0,3%	Tidak final

Dua baris tengah memakai tarif yang sama persis tetapi berakhir berbeda. Yang final menjadi biaya, yang tidak final menjadi uang muka pajak.

Periksa sebelum memungut

Halaman ini menyalin PMK 34/PMK.010/2017 sebagai peraturan dasarnya. Peraturan itu sudah beberapa kali diubah sejak 2017, terutama pada daftar barang di Lampiran I dan Lampiran II, dan pemungutan atas emas kini diatur peraturan menteri keuangan yang lebih baru. Cocokkan pos tarif barang Anda dengan lampiran versi terakhir di pajak.go.id sebelum menerbitkan bukti pungut.