Kalkulator PPh Pasal 15

Reembun. (2026, 1 Agustus). Kalkulator PPh Pasal 15. https://reembun.com/id/kalkulator-pph-15

Pajak atas margin yang sudah ditetapkan

PPh Pasal 15 bekerja dengan cara yang berbeda dari pajak penghasilan lainnya. Negara tidak berusaha mengetahui berapa laba sebenarnya dari sebuah pelayaran. Menelusuri biaya bahan bakar, sewa kapal, dan awak untuk setiap rute akan mahal bagi kedua pihak. Sebagai gantinya undang undang menetapkan norma penghasilan neto, yaitu margin bawaan sebagai persentase dari peredaran bruto, lalu memajaki margin itu.

Konsekuensinya besar dan sering tidak disadari: karena dasarnya peredaran bruto, pajak tetap terutang meskipun usaha merugi.

Asal usul setiap angka

Tarif yang beredar di lapangan biasanya hanya disebut hasil akhirnya. Ini rinciannya.

Kegiatan usaha	Norma neto	Tarif	Pajak atas laba BUT	Beban akhir	Sifat
Pelayaran dalam negeri	4%	30%	Tidak ada	1,2%	Final
Penerbangan dalam negeri	6%	30%	Tidak ada	1,8%	Tidak final
Pelayaran dan penerbangan luar negeri	6%	30%	20% atas sisa laba	2,64%	Final
Kantor perwakilan dagang asing	1%	30%	20% atas sisa laba	0,44%	Final

Perhitungan untuk pelayaran luar negeri:

Penghasilan neto     = 6% × peredaran bruto
PPh terutang         = 30% × 6%   = 1,80%
Sisa laba BUT        = 6% − 1,8%  = 4,20%
Pajak atas sisa laba = 20% × 4,2% = 0,84%
Beban akhir          = 1,8% + 0,84% = 2,64%

Dasar hukumnya KMK 416/KMK.04/1996 untuk pelayaran dalam negeri, KMK 475/KMK.04/1996 untuk penerbangan dalam negeri, KMK 417/KMK.04/1996 untuk pelayaran dan penerbangan luar negeri, dan KMK 634/KMK.04/1994 untuk kantor perwakilan dagang.

Contoh pelayaran dalam negeri

Perusahaan pelayaran nasional mengangkut muatan antarpelabuhan dengan peredaran bruto Rp 2.000.000.000 dalam satu masa pajak:

• Peredaran bruto: Rp 2.000.000.000
• Penghasilan neto menurut norma, 4%: Rp 80.000.000
• PPh 15 final, 1,2% dari peredaran bruto: Rp 24.000.000

Rp 24.000.000 itu selesai. Tidak dikreditkan di SPT Tahunan, dan biaya operasional pelayaran yang berkaitan tidak boleh dikurangkan lagi.

Penerbangan dalam negeri adalah pengecualian

Satu satunya baris yang tidak final. Potongan 1,8% menjadi kredit pajak dan diperhitungkan kembali pada SPT Tahunan, sehingga maskapai yang merugi masih bisa berakhir lebih bayar.

Batasannya juga sempit. Tarif ini berlaku atas penghasilan dari perjanjian charter, yaitu ketika satu pihak menyewa pesawat berikut awak untuk mengangkut orang atau barang. Penjualan tiket penerbangan berjadwal kepada penumpang umum tidak masuk ke sini dan mengikuti ketentuan umum.

Kapan norma ini tidak berlaku

• Penghasilan di luar usaha pelayaran atau penerbangan mengikuti ketentuan umum, bukan norma ini. Pendapatan sewa gudang milik perusahaan pelayaran tetap masuk PPh Pasal 4 ayat (2).
• Pelayaran dalam negeri mencakup pengangkutan dari pelabuhan ke pelabuhan di Indonesia dan dari Indonesia ke luar negeri.
• Kantor perwakilan dagang dihitung dari nilai ekspor bruto, yaitu nilai barang yang dikirim kantor pusat ke Indonesia melaluinya, bukan dari komisi yang diterima kantor perwakilan itu.

Periksa sebelum menyetor

Norma penghitungan khusus ini termasuk yang paling stabil di sistem pajak Indonesia dan tidak berubah sejak pertengahan 1990an. Meski begitu, penentuan apakah suatu kegiatan masuk norma ini atau ketentuan umum sering menjadi pokok sengketa. Pastikan klasifikasi usaha Anda di pajak.go.id dan mintalah pendapat konsultan pajak sebelum menetapkan perlakuan untuk kontrak jangka panjang.